Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Lapas Permisan yang BerAKHLAK dan PASTI

    Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Lapas Permisan yang BerAKHLAK dan PASTI
    Lapas Permisan Nusakambangan Kanwil Kenkumham Jawa Tengah telah membuat sebuah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dijadikan sebagai upaya dalam pencegahan segala bentuk gratifikasi, Senin (23/10). Dok Humas Vermis 1908

    NUSAKAMBANGAN - Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang BerAKHLAK dan PASTI, Lapas Permisan Nusakambangan Kanwil Kenkumham Jawa Tengah telah membuat sebuah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).  Unit ini dijadikan sebagai upaya dalam pencegahan segala bentuk gratifikasi, Senin (23/10). 

    Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi  di lingkungan Lapas Permisan, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. 

    Maksud dan tujuan dari dibentuknya UPG ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi, menciptakan budaya anti korupsi dalam diri Pegawai Negeri atau pejabat penyelenggara Negara, mewujudkan pelayanan yang BerAKHLAK dan PASTI di lingkungan Lapas Kelas IIA Permisan, " ujar Andi selaku Kasubag Tata Usaha. 

    Pengendalian Gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun sistem pencegahan korupsi dimana sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel. 

    Dalam pelaksanaannya, upaya pengendalian gratifikasi sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dan juga Pedoman Batasan Gratifikasi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.1341/01-03/03/2017 Tanggal 15 Maret 2017, " jelas Andi. 

    Lebih lanjut, Andi juga menyampaikan, pengendalian gratifikasi di Lingkungan Lapas Kelas IIA Permisan dibentuk dalam rangka mendukung peningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan publik demi menghindari terjadinya suap, pungutan liar dan gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

    Jika Pengendalian Gratifikasi benar-benar secara maksimal dijalankan sesuai rencana, maka akan tercipta satuan kerja di Lapas Kelas IIA Permisan yang BerAKHLAK dan PASTI, " tutup Andi. 

    Candra Putra

    Candra Putra

    Artikel Sebelumnya

    PLT Kalapas Permisan Cek Proses Pengerjaan...

    Artikel Berikutnya

    Wujudkan Pelayanan Prima Lapas Permisan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Partisipasi Lapas Karanganyar dalam Zoom Meeting Percepatan Data Responden Survei Peningkatan Integritas KPK di Kementerian Hukum dan HAM
    Lapas Karanganyar Ikuti Zoom dalam Rangka Percepatan Perluasan Data Responden Survei Peningkatan Integritas KPK di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
    Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Gelar Pengarahan Penguatan Keamanan dan Ketertiban di Lapas / LPKA / Rutan Secara Virtual
    Jelang Pelantikan Prabowo, Rakyat: Selamat Datang Presiden Baru, Harapan Baru, Indonesia Baru

    Ikuti Kami