Satu Warga Binaan Lapas Permisan bersyukur usai mendapatkan Program Bebas Bersyarat

NUSAKAMBANGAN - Satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah kembali mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) pada Jumat (25/8).

SB (37) pria asal dari Sulawesi Tenggara adalah seorang warga binaan Lapas Permisan yang pada hari ini mendapatkan program Pembebasan Bersyarat tersebut. SB adalah salah satu warga binaan yang aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lapas.

Baca juga: Kepala Seksi Adm. Kamtib Lapas Karanganyar ikuti Bimtek  Manajemen Mitigasi Bencana

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak yang bisa didapatkan oleh seorang warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat (2).

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang warga binaan untuk bisa mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat. Pertama seorang warga binaan harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di dalam Lapas.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

Kedua seorang warga binaan harus aktif dalam mengikuti program pembinaan di dalam Lapas. Terakhir, seorang warga binaan harus telah menunjukkan tingkat penurunan risiko sesuai dengan asesmen yang dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan.

SB adalah warga binaan yang selama menjalani masa pidana di Lapas Permisan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, sehingga Ia berhak untuk mendapatkan program Pembebasan Bersyarat.

Baca juga: Peran PK BAPAS Nusakambangan Dalam Tangani ABH

Plt. Kalapas Permisan Mardi Santoso menjelaskan bahwa segala bentuk pelayanan di Lapas Permisan termasuk pelayanan dalam pengajuan program Pembebasan Bersyarat diberikan secara gratis. 

"Selamat berkumpul dengan keluarga kembali buat saudara SB, dimana Pemberian Program Pembebasan Bersyarat di Lapas Permisan sudah sesuai dengan UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10, " Ungkapnya.

Baca juga: Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi